Hasil FGD OJK Lemahkan CSI

Hasil FGD OJK Lemahkan CSI

Seperti telah ditulis pada tulisan sebelumnya, yakni tentang FGD OJK sudutkan CSI, bahwa hasil kesimpulan dari diskusi tentang CSI yang digawangi oleh OJK sebagai moderator, menghasilkan keputusan:

1. Kardaya, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan, agar pihak penegak hukum segera melaksanakan wewenangnya sesuai undang-undang untuk menyelidiki CSI. 
2. Brigjen Agung Setya, Dirpidsus Ekonomi Mabes Polri, memberikan keterangan bahwa sudah berjalan proses penyelidikkan dan identifikasi terhadap CSI, baik dilihat dari legalitas hukum, kegiatan, perkantoran, perputaran investasi, dengan mengedepankan praduga tak bersalah untuk memberikan rasa berkeadilan bagi konsumen. 
3. K.H. Muhidin, MUI Kab. Cirebon, mengatakan sudah mengeluarkan fatwa bahwa kegiatan CSI adalah haram. 
4. Pak Fuad, dari OJK pusat berpendapat bahwa CSI dalam memberikan prosentase kepada konsumen / nasabah tidak masuk dalam logika dan indikasi adanya pelanggaran dan melawan hukum dalam kegiatannya. 
5. Pak Suprapto, dari Menkoperindag pusat, melihat bahwa ijin usaha yang dimiliki CSI adalah abu-abu, mengenai legalitas hukum usahanya.

Penilaian hasil FGD OJK oleh pengamat

Jika kita bedah setiap butir hasil kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) tentang CSI, kita akan mendapatkan titik terang tentang kebenaran dari persengketaan antara OJK and friend dengan CSI Group. Kenapa OJK VS CSI, karena moderator yang seharusnya berasal dari pihak netral, ternyata diambil alih oleh pihak OJK sendiri. Sehingga anggapan adanya penggiringan opini publik pun tidak bisa dihindari.

Yang pertama, pernyataan Pak Kardaya jelas dan hanya sebatas saran, saya rasa itu wajar dan menginginkan agar tidak ada dusta dikalangan masyarakat. Pak Kardaya menginginkan kondusifitas iklim investasi tetap terjaga, dengan legalitas yang benar dan memberikan rasa aman kepada para investor. Semoga saya keliru.

Yang kedua, Brigjen Agung Setya membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikkan dan investigasi terhadap CSI sejak lama, dan berbulan-bulan, bahkan dari tahun sebelumnya, dan hingga tulisan ini dimuat, pihak kepolisian belum menemukan celah untuk menindak CSI. Hal itu dikarenakan CSI belum terindikasi melanggar dan melawan hukum. Dari total 17 ribuan anggota koperasi BMT CSI Syariah Sejahtera, belum ada yang merasa dirugikan, bahkan justru sangat diuntungkan dengan adanya program CSI ini. Dan juga, legalitas hukum serta perijinan pun telah lama ditempuh dan tersedia dikantor CSI Group. Dengan banyaknya asset serta gedung-gedung milik asli sendiri CSI, Mabes Polri sulit untuk menyatakan bahwa CSI adalah lembaga yang akan menyelewengkan dana masyarakat. Semoga saya keliru.

Yang ketiga, fatwa yang dikeluarkan MUI Kab. Cirebon ini didasarkan pada hasil rapat pleno Batsul Masail PBNU Kab. Cirebon, yang kebetulan orang yang menduduki posisi urgen, baik di PBNU maupun MUI Kab. Cirebon, adalah orang yang sama dalam melakukan rapat. Sehingga jika ada perbedaan pendapat dari hasil PBNU dan MUI Kab. Cirebon, hal itu hanya akan menjadi blunder dan tamparan keras bagi diri sendiri. Baik rapat PBNU maupun MUI Kab. Cirebon, keduanya tanpa menghadirkan pihak CSI untuk menjelaskan dan memaparkan tentang kegiatan CSI Group. Sehingga rapat PBNU maupun MUI Kab. Cirebon, hanya menilai CSI dari sisi luarnya saja, padahal, seperti kita ketahui, selain CSI, masih banyak diluar sana yang menawarkan investasi dengan bagi hasil atau profit jauh lebih tinggi, bahkan yang lebih rendah dari CSI pun banyak. Lalu kenapa mereka juga tidak dibahas, kenapa tidak difatwakan haram juga? Apa benar ini hanya muatan politik saja? Semoga saya keliru.

Yang keempat, pernyataan OJK yang menganggap bagi hasil di CSI tidak logis, itu kan hanya hitung-hitungan orang bank saja. Sedangkan hitung-hitungan CSI adalah hitungan hasil perdagangan. Ini hitungan bisnis Boss. Orang dagang itu bisa menjual barang dengan keuntungan diatas 30 % loh dari satu kali penjualan. Tinggal nanti faktor perkalian sesuai dengan barang yang laku dijualnya. Sedangkan hitungan dagang CSI hanya 10 % rata-rata setiap bulannya. Itu dilihat dari pengalaman CSI yang sejak tahun 2007 telah merintis perdagangan emas atau logam mulia di pasar berjangka komoditi logam mulia. Jika terdapat indikasi adanya pelanggaran dan melawan hukum dalam kegiatannya, tentu itu sudah diketahui oleh pihak penegak hukum yang telah lama menyelidiki tentang CSI Boss. Sedangkan alasan demi alasan yang dilontarkan justru tidak tepat sasaran dan dapat terpatahkan dengan sendirinya oleh profit setiap anggota koperasinya yang lancar bebas hambatan, bahkan justru ambigu. Yang hanya membingungkan saya selaku anggota masyarakat yang ingin sukses juga seperti kebanyakan orang-orang kaya di negeri ini. Cepat dong rampungkan, supaya saya bisa ikut menyertakan modal juga di CSI atau lembaga lainnya. Jika anda, OJK hanya fokus terhadap kesalahan, dan tidak mementingkan pembenahan terhadap lembaga yang berbau duit, saya rasa anda juga terindikasi kebutuhan pemasukkan dana dari CSI? Atau mungkin karena banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada Bank A, lalu ikut menyertakan modal bersama CSI melalui Bank B, sehingga ada kecemburuan dan ketimpangan dana antar bank? Apakah anda selaku pihak OJK melihat adanya ketidakseimbangan perputaran uang disetiap lembaga keuangan lainnya, gara-gara adanya CSI? Atau mungkin anda ingin CSI juga berada dibawah pengawasan OJK? Karena selama ini BMT CSI Syariah Sejahtera diawasi langsung oleh Kementerian Koperasi dan UKM? Semoga saya keliru.

Yang kelima, tentang izin usaha yang abu-abu, izin yang mana yang dianggap abu-abunya? Sebagai dinas yang mengurusi perdagangan, mungkin bapak hanya melihat izin usaha PT. CSI nya saja. Sedangkan PT. CSI bergerak dalam perdagangan logam mulia, dan bisa menarik dana dari masyarakat, itu kan hal yang tidak dibenarkan? Atau dari mana penilaian itu muncul?

Sebatas informasi yang saya ketahui, CSI melalui 2 buah lembaga koperasinya, yaitu BMT CSI Syariah Sejahtera dan BMT CSI Madani Nusantara, mempunyai banyak program unggulan bagi masyarakat. Yang paling fenomenal adalah program penyertaan modal masyarakat untuk turut dikelola dalam perdagangan logam mulia. Hasil perdagangan logam mulia memperoleh rata-rata keuntungan 10 % setiap bulannya. Sehingga, antara pihak pengelola dana dan pemodal, mendapat bagi hasil setara 5 %. Lalu kenapa muncul fatwa haram karena kesepakatan diawal? Karena pihak pengelola modal, yaitu CSI hanya sanggup memberikan bagi hasil setara 5 % setiap bulannya, berdasarkan pengalaman dari keuntungan setiap tahunnya, sejak 2007 hingga 2012. Dan dari itulah patokan kesanggupan CSI terhadap pemodal. Mengenai haramnya kegiatan CSI jika bagi hasilnya dari modal dan bukan dari keuntungan? Kata siapa? Itu kan jelas diatas, keuntungan rata-rata setiap bulannya adalah 10 %. Sehingga, nilai setara 5 % untuk pemodal adalah logis, dan tentu akan disesuaikan juga dengan nilai penyertaan modal masyarakat. Jika masyarakat yang menyertakan modal nilainya sama, tentu itu akan mudah melihat bagi hasilnya dari keuntungan. Akan tetapi, tingkat kemampuan masyarakat juga kan berbeda-beda, sehingga ada yang menyertakan modal 20 juta, 35 juta, 50 juta, 100 juta, dan seterusnya. Sehingga, hal ini terlihat bagi hasil CSI berdasarkan modal awal, bukan dari keuntungan. Bingungkah anda para pembaca? Sama, saya yang nulis juga bingung. Semoga saya yang keliru.

Itulah unek-unek pengamat yang mengamati tanpa harus selalu diamati tentang hasil FGD OJK lemahkan CSI. Kebenaran mutlak hanya milik Allah.

Tweet